Nunukan: Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan diperlebar lagi. Wakil Presiden Boediono, di sela kunjungannya ke Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Timur, Selasa (14/12) kemarin menyatakan, kegiatan kepramukaan di sekolah akan diperbolehkan menggunakan dana BOS.
"Penggunaan dana BOS akan dikaitkan untuk kegiatan kepramukaan," ujar Wapres.
Kementerian Pendidikan Nasional menurutnya, akan memberikan dukungan untuk kegiatan kepramukaan tersebut. Selain dana BOS, Kemendiknas juga akan memberikan dukungan penyediaan pelatih pramuka, mulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan hingga ke sekolah-sekolah. Semua itu akan berlaku di sekolah negeri maupun swasta. Wapres Boediono mengatakan, pada 2011, kegiatan kepramukaan akan diprioritaskan untuk pembentukan karakter.
Menurut Wapres, hal ini penting karena pembentukan sikap dan karakter adalah masalah penting yang bisa dibentuk dari berbagai segi. "Bisa ruwet kalau hanya teori terus," ujar Wapres.
Karena itu, langkah praktis mulai 2011 akan dilakukan melalui kegiatan kepramukaan. Pembentukan karakter dengan sasaran anak-anak usia SD dan SMP yang dalam masa pembentukan dinilai Wapres akan bisa lebih optimal.
"Intinya, kegiatan kepramukaan yang benar, bukan hanya pakai baju seragam saja, tapi yang benar-benar bisa memberikan pembentukan karakter," ujarnya. (sumber:republika.co.id)
TEMPO Interaktif, Pidie - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan perlunya lisensi dan standarisasi para pendidik dan pembina Pramuka. Hal ini dianggap penting mengingat pramuka merupakan salah satu ajang untuk membangun karakter generasi muda selain sekolah formal. "Tingkatkan kualitas pelatih dan pembina dengan lisensi yang berkualitas. Ini merupakan tuntutan kemajuan jaman," kata Presiden dalam sambutan pembukaan Perkemahan Wirakarya Nasional VII 2010 di Pidie, Aceh, Selasa (30/11).
Presiden meminta kwartir nasional dapat memberikan fasilitasi kepada para pembina dan memberikan sarana yang mencukupi. Pendidikan kepramukaan kepada generasi muda ini penting karena akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Ia berharap pendidikan ini bisa melahirkan generasi muda yang unggul, beraklak mulia dan berdaya saing.
Pemerintah, kata Presiden, juga memiliki komitmen yang tinggi dalam perkembangan pendidikan kepramukaan di Indonesia. Salah satunya melalui proses revitalisasi kepramukaan dengan penyelesaian Undang Undang nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. "Pemeritah telah berilkan perhatian revitalisasi gerakan pramuka sejak tahun lalu. Kita arahkan dapat berlangsung efektif sesuai perkembangan jaman," kata Presiden.
Sebelum mengakhiri pidatonya, Presiden juga mengingatkan agar tetap memegang teguh kesetiakawanan. "Saya ajak saudara semua di era reformasi, satu hal yang tidak boleh luntur, erosi, yaitu kesetiakawanan. Tidak boleh bangsa ini menjadi manusia yang egois dan individualis, tidak punya tenggang rasa. Jaga nilai luhur," kata Presiden.
Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Azrul Azwar mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai tindak lanjut pengesahan Undang Undang Pramuka tersebut. Selain itu, kwartir nasional juga sedang mempersiapkan penyusunan praktek pembina kurilulum baru.
Gubernur Nanggroe Aceh Darusalam, Irwandi Yusuf mengatakan perkembangan pramuka Aceh sangat baik dan memiliki prestasi. Beberapa waktu lalu, kata Irwandi, kontingen Aceh sudah beberapa kali diundang di forum internasional. Tahun depan, Aceh juga diundang ke jambore internasional di Swedia.
Irwandi mengatakan fasilitas perkemahan sudah cukup memadai namun memang masih ada sejumlah kekurangan. Irwandi juga menyampaikan minta suntikan dana dari pemerintah pusat untuk pengembangan Pramuka di Aceh.
Makassar (ANTARA) - Anggota Pramuka diharapkan mendukung pemerintah dalam mencapai target MDG`s dengan meningkatkan keterampilan dan intelengensia dan menjadi contoh bagi generasi muda lainnya.
"Penyakit sosial di kalangan generasi muda karena kurangnya pemberdayaan, kemiskinan terjadi karena kurangnya pendidikan dan keterampilan. Pramuka dituntut mengembangkan intelegensia dan berperan mengatasi kemiskinan," kata Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Asrul Azwar di Makassar, Minggu.
Keikutsertaan Indonesia pada deklarasi MDG`s bukan hanya sekedar mengejar target, tetapi untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Selain itu, pembangunan kesejahteraan nasional sudah ditetapkan sebelum deklarasi MDG`s.
"Pramuka diharapkan berpartisipasi mencapai sasaran. Jangan pernah melakukan kejahatan di negeri ini seperti terorisme dan menjadi contoh dalam menyelesaikan masalah secara beradab," ujarnya pada pelantikan 1.594 Pramuka Garuda Sulsel yang juga memecahkan Museum Rekor Indonesia karena melampaui dari target 1000 anggota.
Pada kesempatan tersebut kwarnas juga menyerahkan sejumlah aset pengelolaan gugus depan kepada kwarcab Makassar, Luwu Utara, Takalar, Wajo dan Selayar .
Ketua Majelis Pembina Kwarda Pramuka Sulsel Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, Pramuka Garuda adalah anggota yang mendapatkan pelatihan lebih mengenai kesetiaan, kepatuhan dan disiplin.
"Memperoleh penataran wawasan tentang ideologi kenegaraan pada posisinya sebagai pioner yang teladan di setiap tingkatannya, memiliki empati kesediaan siap menolong untuk kepentingan bersama serta memperoleh pendidikan khusus menolong saat bencana secara kuat," jelasnya. (sumber: yahoo! indonesia news)
JAKARTA – Semua pemangku kepentingan harus bahu membahu mendidik generasi muda agar memiliki karakter yang sesuai nilai Pancasila menghadapi era globalisasi. “Kini saatnya menyingkirkan kepentingan individu dan kelompok,” kata Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Azrul Azwar di Jakarta, Selasa (26/10). Azrul menjelaskan hal itu terkait dengan disetujuinya Undang-Undang Gerakan Pramuka dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (26/10). Seluruh fraksi sepakat dengan undang-undang yang berisi 9 bab dan 49 pasal. Bersama pimpinan Kwartir Nasional, Azrul ikut menyaksikan rapat paripurna di
gedung DPR, Senayan, Jakarta. “Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah dan DPR yang berhasil menuntaskan undang-undang ini,” ujar Azrul yang menjadi Guru Besar Universitas Indonesia ini. Azrul mengajak organisasi kepanduan seperti Hizbul Wathan, Pandu Keadilan danlainnya bergabung dalam Gerakan Pramuka sesuai amanah undang-undang (UU) yang baru disahkan. Memang dalam UU, organisasi-organisasi tersebut dapat membentuk gugus depan (Gudep) berbasis komunitas. Pasal 22 UU itu menjelaskan Gudep berbasis komunitas meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain. Aktivis Hizbul Wathan berhak membentuk Gudep di sekolah-sekolah Muhammadyah. Begitu pula Pandu Keadilan dapat membuat Gudep di kompleks perumahan atau rukun warga. Di tingkat kwartir, mereka bisa membentuk satuan komunitas dan menyelenggarakan kegiatan tersendiri. Jadi, kata Azrul, UU Gerakan Pramuka tidak melanggar pasal 28C UUD 1945 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pasal 47 UU ini mengamanatkan dalam jangka waktu dua tahun, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka harus disesuaikan dengan ketentuan UU yang baru. “Saya mengajak pimpinan Hizbul Wathan, Pandu Keadilan dan lainnya sama-sama merumuskannya,” kata Azrul. Bulan depan akan diadakan Rapat Kerja Nasional Kwartir Daerah seluruh Indonesia di Cibubur, Jakarta. Sejatinya, sejak Gudep berbasis sekolah marak pada awal dasawarsa 1980-an,sekolah Muhammadyah ikut mendirikan gugus depan. Banyak aktivisnya yang kini menjadi andalan (pengurus kwartir) dan pelatih di tingkat kwartir cabang. Pondok-pondok pesantren bahkan menjadikan Gudep pramuka sebagai wadah utama ekstra kurikuler. Termasuk Pondok Modern Gontor yang setiap bulan Syawal mengadakan jambore dan raimuna nasional yang diikuti perwakilan pramuka pesantren yang berafiliasi dengan Gontor. Hal yang sama dilakukan Pondok Pesantren Darunnajah, Jakarta. “Salah seorang pimpinannya kini menjadi andalan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka periode 2009-2014,” kata Azrul. Lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Sekolah Islam Terpadu juga memiliki Gudep. Pada Maret 2008 mereka mengadakan jambore tingkat nasional di Bumi Perkemahan Cibubur, yang diikuti ribuan anggotanya. Pembukaan acara ini dilakukan Hidayat Nur Wahid, mantan Ketua Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Azrul Azwar hadir untuk menyematkan kacu merah putih ke perwakilan peserta.
Di lingkungan lembaga pendidikan Kristen dan Katolik, Gudep pramuka menjadi salah satu wadah aktivitas siswanya. Begitu pula Gudep pramuka di bawah naungan organisasi keagamaan Hindu dan Budha. Anggota penggalang dan penegak dari Gudep kekhususan ini selalu mengikuti kegiatan pramuka di tingkat daerah, nasional dan internasional.
Beberapa saat lagi, Kwartir Nasional akan meresmikan Gudep komunitas berbasis Sekolah Islam Terpadu dan Katolik serta Perguruan Taman Siswa. Ketua Yayasan Majelis Luhur Taman Siswa Tyasno Sudarto sudah bertemu dengan Azrul Azwar membicarakan hal ini. “Mari kita bekerjasama membangun karakter generasi muda dan menyiapkan mereka menghadapi isu-isu global seperti konsumerisme, kesehatan masyarakat, perubahan iklim dan lainnya,” kata Azrul. [***] (siaran Pers Kwarnas)
Menpora Andi Mallarangeng didampingi Seskemenpora Wafid Muharam (kanan) dan Deputi Menpora Alfitra Salam melakukan Tepuk Pramuka dalam rapat paripurna DPR-RI di gedung MPR/DPD/DPR-RI Senayan, hari Selasa (26/10) siang. (foto: saiful/kemenpora.go.id)
Jakarta: Suasana rapat paripurna di Gedung Nusantara II, DPR RI untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Gerakan Pramuka menjadi Undang- Undang, hari Selasa (26/10) pagi terlihat menarik. Sebab dalam sidang paripurna tersebut para anggota DPR yang hadir sempat melakukan dua kali Tepuk Pramuka ketika Menpora Andi Mallarangeng membuka pidatonya dengan mengatakan "Salam Pramuka", dan ketika Ketua DPR RI, Marzukie Alie selesai mengetuk palu sebagai tanda disahkan menjadi UU.
Spontan Tepuk Pramuka yang dilakukan para anggota DPR tersebut disambut meriah oleh beberapa staf kementerian dan anggota DPR yang hadir. "Sebagai bentuk penghormatan terhadap Pramuka. Mari kita sambut pengesahan Undang-Undang Gerakan Pramuka ini dengan Tepuk Pramuka. Saya sendiri sudah lama tidak melakukan Tepuk Pramuka," kata Marzuki Alie sambil melakukan tepuk pramuka.
Menpora Andi Mallarangeng terlihat begitu senang melihat Tepuk Pramuka yang dilakukan anggota dewan. "Saya benar-benar bahagia, hari ini menjadi hari yang paling membahagiakan bagi Pramuka Indonesia, karena anggota dewan ikut melakukan Tepuk Pramuka," kata Menpora. (amr)
Menpora Andi Mallarangeng menyalami pimpinan DPR-RI usai pengesahan UU Gerakan Pramuka dalam rapat paripurna DPR-RI di gedung MPR/DPD/DPR-RI Senayan, hari Selasa (26/10) siang. (foto: saiful/kemenpora.go.id)
Jakarta: Setelah melalui proses cukup panjang, akhirnya tiba juga hari yang membahagiakan bagi Pramuka, setelah Selasa (26/10) pagi, Ketua DPR-RI Marzuki Alie dalam rapat paripurna di Gedung MPR/DPR/DPD-RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Gerakan Pramuka menjadi Undang-Undang. Hadir dalam rapat paripurna DPR-RI ini Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam serta hampir semua deputi dan asdep di lingkungan Kemenpora.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung Marzukie Alie ini berjalan cukup lancar dan tergolong cepat. Setelah Ketua Komisi X Prof. Machyudin membacakan RUU Gerakan Pramuka, seluruh anggota DPR-RI dari masing-masing fraksi langsung menyetujui agar RUU Gerakan Pramuka segera disahkan menjadi UU. Tanpa waktu panjang, Marzukie langsung mengetuk palu sebagai tanda RUU Gerakan Pramuka telah disahkan menjadi Undang-Undang. "Alhmadulillah, rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Gerakan Pramuka ini tidak terlalu panjang, dan semuanya sudah sepakat," kata Marzukie.
Setelah disahkan, Menpora langsung dipersilahkan memberi tanggapan akhir, mewakili pemerintah. Dalam sambutanya, Menpora mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah mendukung penuh untuk terbentuknya Undang-Undang Gerakan Pramuka ini. "Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras ikut dalam proses terbentuknya UU Gerakan Pramuka. Jika ada salah atau kekeliruan selama proses terbentuknya UU ini, maka kami Kemenpora juga mengucapkan minta maaf," kata Menpora
"Dengan telah disahkannya UU Gerakan Pramuka ini, maka Pramuka di Indonesia akan memiliki payung hukum dan lebih bergairah dalam melakukan semua kegiatanya. Pramuka selama ini telah memberikan kontribusi yang cukup penting dalam perjuangan negeri ini. Dengan disahkannya Undang-Undang Gerakan Pramuka ini, maka akan menjadi pijakan penting untuk melakukan gerakan revitalisasi Pramuka sesuai yang dinginkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pramuka Indonesia harus bisa menjadi bagian penting dari pramuka dunia," tambahnya. (amr)
Pemberian Penghargaan Gerakan Pramuka kepada Anggota Dewasa
Jambi (21/09), Sampai kapan pun, negara Indonesia akan tetap membutuhkan warga negara yang cinta pada tanah air, bangsa, dan negara. Salah satu upaya untuk memupuk rasa cinta tanah air, bangsa, dan negara serta menumbuhkan jiwa bela negara bagi generasi muda dilakukan melalui Gelar dan Parade Senja, penurunan bendera oleh para anggota Pramuka yang biasanya dilakukan setiap tanggal 17 sore sampai senja tiap bulannya. Namun, untuk September 2010, Gelar dan Parade Senja di Kota Jambi dilaksanakan pada Selasa (21/9), dipadukan dengan acara Halal bi Halal serta bersamaan dengan pelaksanaan Hari Pramuka ke-49 tingkat Kota Jambi.
Perpaduan tiga kegiatan yang bertempat di Lapangan Depan Kantor Gubernur Jambi ini mengandung arti yang strategis dan dapat mengefisienkan waktu, tenaga, dan biaya.
Sekda Provinsi Jambi, Drs. A.M. Firdaus, M.Si selaku Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi dan bertindak sebagai pembina upacara dalam sambutannya menghimbau untuk tetap menjaga konsistensi Gerakan Pramuka dalam upaya yang terus-menerus memupuk silaturahmi, rasa cinta tanah air, bangsa, dan negara, khususnya bagi anggota muda Gerakan Pramuka.
Usai sambutan yang disampaikan Sekda Provinsi Jambi, dilakukan pemberian penghargaan Gerakan Pramuka berupa Lencana Melati dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka kepada Kak Abdullah Sarie, S.Pd, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Jambi (Ka Pusdiklatcab), selain itu juga diberikan Lencana Darma Bhakti kepada Andalan Cabang Kota Jambi dan Andalan Daerah, Lencana Karya Bakti kepada beberapa orang Staf Kwarcab Kota Jambi dan Staf Kwarda Jambi, dan Lencana Pancawarsa dari Kwartir Daerah Jambi kepada Mabicab (a.l. Ka. Dinas Pendidikan Kota Jambi, Ka. Inspektorat Kota Jambi), Mabiran (Camat Jambi Timur, Ka. UPTD Pendidikan Jambi Timur), Andalan Daerah, Cabang, dan Ranting serta Pelatih Pembina dan Pembina Gugusdepan dalam jajaran Kwartir Cabang Kota Jambi, yaitu terdiri dari Pancawarsa I (9 orang), Pancawarsa II (11 orang), Pancawarsa III (12 orang), Pancawarsa IV (7 orang), Pancawarsa V (7 orang), yang disematkan oleh Drs. A.M. Firdaus, M.Si (Ka.Kwarda Jambi).
Pada kesempatan tersebut diberitahukan bahwa Sekda Provinsi Jambi, Drs. A.M. Firdaus, M.Si selaku Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi dianugerahkan Lencana Melati oleh Presiden, SBY, pada 14 Agustus 2010 di Cibubur.
Sebelum penurunan bendera, ditampilkan atraksi Pramuka Peduli Lingkungan dengan slogan Satu Gerakan Selamatkan Lingkungan dari Pramuka Penggalang yang berpangkalan di SMP Negeri 18 Kota Jambi dan atraksi drum band dari MAN Model Kota Jambi dan SMP Negeri 2 Kota Jambi.(absar)
Jakarta - Panja Pramuka DPR sedang studi banding ke luar negeri. Kegiatan ini mendapat banyak sorotan. Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka berharap setelah Panja DPR menyelesaikan studi bandingnya, UU Pramuka bisa segera dibereskan.
"Silakan saja, itu bagian dari pekerjaan dia. Menurut saya sih baik saja belajar. Yang penting bagaimana paham dan bisa mengesahkan (UU)," ujar Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Prof Dr dr Azrul Azwar kepada detikcom, Rabu (15/9/2010).
Kata dia, jika Panja Pramuka DPR menganggap pengetahuannya tentang seluk beluk kepramukaan masih kurang dan ingin belajar, maka studi komparasi bisa dilakukan. "Kalau untuk perbaiki ya silakan," imbuhnya.
Soal negara tujuan studi banding, itu kewenangan DPR untuk memilih. Asal tujuannya baik, menurut Azrul, hal itu tidak masalah.
Dia menambahkan, kegiatan Pramuka itu standar. Semua kegiatan kepanduan dasarnya adalah dari Baden-Powell. Pada intinya Pramuka itu mengajarkan perbuatan baik setiap hari, seperti rela dan ikhlas menolong orang sekitar.
Yang menyedihkan adalah anak-anak sekadar memakai baju Pramuka tanpa dikenalkan dengan bagaimana seorang Pramuka itu. Padahal dalam Pramuka diajarkan nilai-nilai hidup.
"Dengan Pramuka ada kesibukan sehingga tidak ada waktu berpikir macam-macam, tidak terjebak dengan narkoba, bisa berlatih kepemimpinan. Pramuka tulen itu tegas dan santun," imbuh Azrul.
Azrul yakin, kegiatan komparasi seperti yang dilakukan Panja Kepramukaan pasti ada manfaatnya. "Kalau mereka anggap itu perlu untuk bikin RUU ya nggak apa-apa. Layak saja," lanjutnya.
UU ini penting, mengingat selama ini dasar hukum Pramuka hanyalah Keppres. Padahal di banyak negara seperti Bangladesh, India, Afrika Selatan sudah memiliki UU Pramuka.
"Mereka sudah punya UU semua. Ini penting agar Pramuka sebagai organisasi pendidikan, bukan organisasi kepemudaan diakui oleh UU. Kenapa diatur UU? Karena peranan besar dalam pembentukan karakter, jadi perlu pengaturan," sambung Azrul.
Kamis, 16/09/2010 18:26 WIB DPR Anggap Pramuka Indonesia Stagnan dan Terpinggirkan Laurencius Simanjuntak - detikNews
Jakarta - Studi banding anggota DPR ke Afsel, Korsel dan Jepang dalam rangka studi banding penyusunan RUU Pramuka mendapat hujan kritik dari publik. Apa sebenarnya hal penting dari RUU Pramuka sehingga para legislator itu harus terbang ke tiga negara?
Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang membawahi Komisi VIII, IX, X, Taufik Kurniawan, menjelaskan, studi banding penting untuk mengembangkan Pramuka di Indonesia yang mulai terpinggirkan.
"Secara umum kita lihat adek-adek Pramuka, terjadi stagnasi dan Pramuka terpinggirkan," kata Taufik dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (16/9/2010).
Ia mencontohkan, bagaimana dengung HUT Pramuka setiap 14 Agustus tidak lagi terdengar seperti dulu. "Sekarang seperti tanpa makna. Padahal dulu Pramuka itu terhormat," kata Taufik yang mengaku aktif dalam kepramukaan selama sekolah.
"Anak-anak saya yang di SMP saja sekarang tanya Pramuka itu apa," imbuh Sekjen PAN ini.
Padahal, kata Taufik, Pramuka penting bagi perkembangan mental budi pekerti dan menumbuhkan semangat nasionalisme para generasi bangsa.
"Di Pramuka juga diajarkan menumbuhkan simpati dan empati membantu masyarakat. Anak sekarang kan tahunya internet dan game online," kata dia.
Taufik mengatakan, dipilihnya Afsel Korsel dan Jepang karena tiga negara tersebut mewakili tingkat perkembangan organisasi kepramukaan yang berbeda.
"Afsel termasuk yang kurang maju, sedangkan Korsel dan Jepang termasuk yang kompetitif dan maju. Jadi kita kumpulkan data kolektif dari semuanya untuk pembanding," kata dia.
Lia Harahap - detikNews Jakarta - Banyak yang bertanya-tanya, apa alasan anggota Panja Komisi X memilih Afsel sebagai lokasi studi banding Pramuka. Padahal organisasi Pramuka di negara itu tidak lebih baik jika dibandingkan dengan Indonesia.
'Jawabannya simpel, karena kebetulan ada undangan dari mereka. Dan saat itu saya juga pernah menerima delegasi dari Afrika Selatan, dan waktu itu mereka menyampaikan bahwa Pramuka di Afsel sedang berkembang,' ujar Wakil Ketua DPR, Pramono Anung di Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9/2010).
Namun Pram sapaan akrab Pramono, kurang setuju dengan pemilihan Afrika Selatan sebagai salah satu negara studi banding. Pram lebih setuju jika Inggris, Amerika atau Kanada. Di tiga negera itu, menurut Pram, Pramukanya sudah sangat maju.
'Saya melihat akan lebih tepat kalau perginya ke Inggris, Amerika atau Kanada. Negara ini kan Pramukanya maju,' jelas Pram.
Untuk negara Kanada, ternyata anggota Dewan telah mengajukan permohonan untuk melakukan studi banding. Tapi permintaan itu ditolak.
'Sebenernya mereka sudah minta ke Kanada tetapi negara yang bersangkutan tidak menerima, karena memang tidak semua negara bersedia untuk menerima kunjungan dari negara lain dalam rangka melakukan pendalaman terhadap soal persoalan yang ada,' jelas politisi PDIP ini.
Jakarta - Salah satu kesulitan berkembangnya Pramuka di Indonesia adalah minimnya dana. Sebab iuran anggota yang menjadi salah satu penopang finansial kegiatan Pramuka tidak lancar.
Menurut Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Prof Dr dr Azrul Azwar, banyak negara yang kegiatan Pramukanya lebih aktif. Sebut saja Jepang dan Amerika Serikat. Hal itu pantas dimaklumi karena dana untuk kegiatannya kuat.
'Kuat dananya karena iurannya jalan. Kalau kita nggak jalan. Di negara lain juga punya dukungan dari perusahan. Ada sumbangan, banyak yang bantu,' ujar Azrul kepada detikcom, Rabu (15/9/2010).
Sedangkan di AS, lanjut dia, orangtua dan masyarakat sekitar juga turut membantu membiayai kegiatan kepanduan yang awalnya diprakarsai oleh Baden-Powell ini. Masyarakat secara sukarela turut menyumbang dana karena menyadari manfaat dari kegiatan tersebut pada anak-anak mereka.
Kini, Pramuka di Indonesia mengandalkan bantuan pemerintah yang besarnya sekitar Rp 46 miliar untuk mendukung kegiatan hingga daerah. Hampir Rp 20 miliar dari uang tersebut digunakan untuk membiayai Jambore Nasional.
'Belum lagi kalau ada kegiatan lain. Karena itu kita manfaatkan aset yang kita punya. Misalnya kita sewakan fasilitas pendidikan pelatihan yang kita punya di Cibubur. Ada yang sewa untuk pelatihan security, sopir, dan lainnya,' terang pria yang pernah mengetuai Ikatan Alumni UI selama dua periode ini.
Untuk dana, Pramuka umumnya memang bergantung pada iuran anggota, bantuan pemerintah, sumbangan masyarakat, usaha dana, unit usaha yang dimiliki, dan sumber lain yang tidak bertentangan.
Nasib Pramuka mencuat setelah Komisi X DPR membuat Panja RUU Pramuka. Panja ini studi banding ke Jepang dan Korsel yang organisasi kepanduannya berhasil dan ke Afsel, yang kepanduannya tidak berkembang. Hasil studi banding ini digunakan untuk penyusunan RUU Pramuka.
Jakarta - Meskipun banyak dilirik negara lain sebagai contoh, namun sulit ditolak popularitas Pramuka di Indonesia terus merosot. Hal ini karena Pramuka dianggap produk peninggalan Orba.
Saat reformasi digulirkan, Pramuka di Indonesia seakan redup. Pramuka seolah dipinggirkan dengan berdirinya pandu-pandu baru yang berbasis kelompok tertentu. Maklum, masih ada yang berpandangan Pramuka adalah peninggalan Orde Baru.
"Pramuka menjadi dipinggirkan seperti Posyandu. Ada upaya mendirikan pandu baru, karena Pramuka dianggap produk Orde Baru," kata Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Prof Dr dr Azrul Azwar kepada detikcom, Rabu (15/9/2010).
Meskipun jumlah anggota Pramuka di Indonesia besar yakni 17 juta orang, namun Azrul mengakui adanya kemunduran kegiatan bila dibandingkan saat masa Orde Baru. Setelah disadari akibat Pramuka tidak jalan jadi banyak anak-anak yang tawuran, berkelahi, terkena narkoba, dan sebagainya barulah Presiden SBY merevitalisasinya pada 2006.
"Kita memperbaiki kurikulum, metode pendidikan Pramuka, materi, juga membenahi gugus depan," imbuh Azrul.
Ditambahkan dia, metode pendidikan Pramuka adalah dengan memanfaatkan alam terbuka, bukan pendidikan seperti kuliah. Bentuknya adalah dengan menggunakan macam-macam permainan seperti morse, tali temali, dan mencari jejak.
"Kita juga sudah mulai mengembangkan pelatihan kepada Pramuka yang memberikan manfaat untuk pekerjaan, misalnya pelatihan komputer," lanjut mantan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia ini.
Pramuka Indonesia adalah Pramuka yang besar. Sebab anggotanya mencapai jumlah 17 juta. Sekitar 1,5 juta di antaranya adalah orang dewasa yang bertindak sebagai pembina.
Nasib Pramuka mencuat setelah Komisi X DPR membuat Panja RUU Pramuka. Panja ini studi banding ke Jepang dan Korsel yang organisasi kepanduannya berhasil dan ke Afsel, yang kepanduannya tidak berkembang. Hasil studi banding ini digunakan untuk penyusunan RUU Pramuka.
Ayu Fitriana - detikNews Jakarta - Rencana Komisi X DPR yang akan melakukan studi banding Pramuka ke sejumlah negara mendapat banyak kritikan. Namun, Kwartir Nasional Pramuka menilai studi banding itu sah saja dilakukan.
"Saya rasa itu sah-sah saja. Karena saya dengar kunjungan itu merupakan salah satu mekanisme kerja DPR. Jadi itu hak mereka untuk menggunakan mekanisme dalam pembuatan RUU tersebut," kata Ketua Kwartir Nasional Pramuka Azrul Azwar saat dihubungi detikcom, Selasa (14/9/2010).
Namun Azrul enggan berkomentar mengenai pemilihan negara-negara yang menjadi negara tujuan studi banding itu. " Kalau masalah Afsel dan negara-negara pilihan lain, saya tidak bisa komentar apa itu lebih baik atau tidak. Mereka pasti lebih tahu apa yang mereka butuhkan," katanya.
Azrul menyatakan, UU pramuka merupakan sesuatu yang penting. Hal ini disebabkan dari 150 negara anggota World Organization of the Scout Movement hanya beberapa negara, termasuk Indonesia, yang belum punya UU itu.
"Ya mungkin mereka butuh informasi dari luar untuk membahas RUU ini. Tidak masalah toh tidak semuanya dari mereka punya pengalaman di Pramuka. Sebab itulah mereka butuh informasi untuk pembuatan RUU Pramuka," katanya. (nal/ndr)
detikNews : Panja Pramuka DPR Studi Banding ke Jepang, Korsel & Afsel: "Senin, 13/09/2010 03:13 WIB Panja Pramuka DPR Studi Banding ke Jepang, Korsel & Afsel Ramadhian Fadillah - detikNews Jakarta - Panitia Kerja (Panja) Pramuka Komisi X DPR akan melakukan studi banding ke Jepang, Korea Selatan dan Afrika Selatan. Mereka akan berangkat Selasa (14/9/2010).
'Panja dibagi dua. Ada yang ke Jepang dan Korea Selatan sedangkan satu lagi ke Afrika Selatan,' ujar Wakil Ketua Komisi X, Rully Chairul Azwar saat dihubungi detikcom, Minggu (12/9/2010).
Rully menjelaskan dirinya ikut ke Afrika Selatan. Sementara ketua Panja M Hakam Naja akan memimpin rombongan ke Jepang dan Korea.
'Di sana itu sampai hari Sabtu (18/9/2010), hari Minggu sampai di Jakarta,' terang politisi Golkar ini.
Rully menambahkan pemilihan negara itu dilihat dari perkembangan Kepramukaan di masing-masing negara. Menurutnya Jepang dan Korea dipilih mewakili negara yang Pramukanya maju. Sedangkan Afsel dipilih karena kegiatan Pramuka di negara itu tidak berkembang.
'Nanti kita akan mengunjungi komite yang mengurusi masalah kepemudaan di sana. Kita lihat juga beberapa kegiatan dan fasilitas pramuka di sana,' jelas Rully.
Rully berharap kegiatan studi banding ini membawa banyak masukan bagi Panja Pramuka untuk menyelesaikan undang-undang yang dijadwalkan selesai akhir Oktober ini. Tujuannya tentu untuk membuat organisasi pramuka bisa menyesuaikan diri dengan zaman.
'Jangan sampai isinya orang-orang tua semua,' tutupnya.
Kamis, 2 September 2010, 05:05 WIB RUU Gerakan Pramuka Capai Titik Temu
Tim Panja DPR-RI membahas RUU Gerakan Pramuka dengan Kemenpora, di Hotel Century, Jakarta, Rabu (1/9) malam. (foto: bagus/kemenpora.go.idd)
Tim Panja DPR-RI membahas RUU Gerakan Pramuka dengan Kemenpora, di Hotel Century, Jakarta, Rabu (1/9) malam. (foto: bagus/kemenpora.go.idd) Jakarta: Pemerintah dan DPR mulai satu kata dalam merumuskan Rancangan Undang-undang (RUU) Gerakan Pramuka. Kesepahaman ini diperoleh dalam rapat antara Tim Panitia Kerja RUU Gerakan Pramuka DPR dan Kementerian Pemuda dan Olahraga di Hotel Century, Jakarta, Rabu (1/9) malam.
Setelah sebelumnya melalui proses pembahasan yang alot dan panjang, akhirnya pemerintah dan DPR menemukan kata sepakat terhadap bagaimana kelembagaan Gerakan Pramuka diatur dalam UU. Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng sangat bersyukur atas kesepahaman tersebut yang membuat pembahasan RUU Gerakan Pramuka menemukan titik terang. "Alhamdulillah, setelah melalui pembicaraan yang intensif, tampaknya titik temu sudah tercapai mengenai bentuk kelembagaan Gerakan Pramuka," ujar Menpora usai rapat dengan Tim Panja RUU Gerakan Pramuka di Hotel Century, Kamis (2/9) dini hari.
Menpora menjelaskan, bentuk kelembagaan Gerakan Pramuka nantinya tetap mengacu dalam konteks satu Pramuka untuk satu Indonesia. Namun, Gerakan Pramuka juga harus mengakomodasi kemajemukan yang ada di kalangan pemuda di masyarakat. Untuk itu, pemerintah dan DPR sepakat harus diatur bagaimana kemajemukan tersebut dapat ditampung dalam Pramuka.
"Titik temu yang disepakati antara lain, pada tingkat gugus depan bisa dibentuk gugus depan berdasarkan basis komunitas, selain berbasis sekolah. Satuan komunitas ini dapat dibentuk dalam tingkatan struktur, tetapi di dalam keluarga besar Pramuka itu sendiri," katanya. Gudep komunitas ini setara dengan satuan karya yang selama ini sudah ada. Gudep komunitas juga dapat membuat satuan komunitas sampai tingkat nasional dan dapat membuat kegiatannya sendiri dengan tetap berada dalam satu wadah Gerakan Pramuka. Kesepakatan terjadi setelah semua perwakilan fraksi Tim Panja RUU Gerakan Pramuka DPR yang dipimpin Abdul Hakam Naja dan Rully Chairul Azwar menyetujui usulan konsep kelembagaan gerakan pramuka tersebut. Selanjutnya tim akan membawa hasil rapat ke dalam rapat kerja berikutnya.
Rapat Panja RUU Gerakan Pramuka antara pemerintah dan DPR itu berangsung sejak Rabu malam dan berakhir Kamis sekitar pukul 01.00 WIB dini hari tadi. Menpora didampingi oleh Sekretaris Kemenpora Wafid Muharram, Deputi Bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Sudradjat Rasid dan sejumlah jajaran Kemenpora lainnya.(mal)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan pentingnya pembaruan sistem kepramukaan di Indonesia sekarang ini. Yaitu, sistem kepramukaan yang harus menarik dan menyenangkan. Akan tetapi, juga harus menantang dalam arti sehat, terarah dan teratur. Sebab, sasarannya adalah pembentukan watak dan budi pekerti luhur.
Sistem kepramukaan juga harus meningkatkan standar kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik melalui berbagai kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan oleh gugus depan.
"Oleh sebab itu, saya berharap aspek ketenagaan, yaitu para pembina, instruktur dan pelatih dapat distandarisasi melalui sertifikasi, registrasi dan lisensi," ungkap Presiden Yudhoyono, saat memberi sambutan di acara ulang tahun ke-49 Gerakan Praja Muda Karana (Pramuka) di Lapangan Gajahmada, Kompleks Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Sabtu (14/8).
Dalam acara itu, hadir Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan sejumlah menteri lainnya, Gubernur DKI Fazui Bowo dan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Asrul Aswar.
Menurut Presiden, upaya standarisasi pembina, instruktur dan pelatih Pramuka, semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan peran penting gerakan Pramuka dalam membina tunas-tunas harapan bangsa.
Gerakan Pramuka sesungguhnya memiliki perana penting, dalam mencetak generasi muda yang unggul dan berkarakter. Peran itu antara lain, selain mencetak generasi muda sebagai generasi pembangunan, juga menjadi salah satu instrumen penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan praktis, tambah Presiden.
Dikatakan Kepala Negara, yang juga Ketua Majelis Pembimbing Nasional Pramuka itu, Pramuka juga harus menjadi ajang berkarya bagi generasi muda yang kreatif, berkepribadian, tangguh dan berbudi luhur serta berdisiplin. Pramuka menjadi sarana pembelajaran bagi persaudaraan, pertemanan, dan kerukunan bagi sesama warga bangsa.
Untuk mencapai hal itu, para pimpin gerakan Pramuka di semua lapisan, patut mendengarkan kritik masyara at agar geraskan Pramukan dapat bisa lebih maju lagi. "Lakukan inovasi dan pembaruan, agar metodologi dan kegiatan kepramukaan semakin tepat dan sesuai dengan perkembangan zaman," lanjut Presiden.
Sejak didirikan 14 Agustus 1961, kata Presiden gerakan pramuka selalu relevan dengan perkembangan zaman dan menjadi wadah tempat mendidik, membina dan mengembangkan karakter dan jati diri bangsa kita yang unggul dan mulia. (sumber Kompas.com)
Jakarta: Bermunculannya organisasi pemuda perlu dibarengi dengan adanya organisasi yang dapat menyatukan para anggota organisasi pemuda tersebut. Gerakan Pramuka dinilai dapat menjadi perekat untuk menyatukan semua komponen pemuda dari berbagai organisasi pemuda, komunitas, sekolah dan lainnya.
Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng menilai, saat ini sudah banyak bermunculan organisasi pemuda maupun remaja dengan berbagai macam basis. Hal tersebut akibat perkembangan proses demokrasi di Indonesia yang memudahkan setiap kelompok membentuk organisasi ataupun partai.
"Cukup banyak organisasi pemuda baik yang berkaitan dengan partai politik maupun tidak. Yang dibutuhkan saat ini adalah organisasi pemuda yang menyatukan semua komponen pemuda," ujarnya saat menerima laporan Deputi Bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Sudradjat Rasid mengenai pembahasan Rancangan Undang Undang Gerakan Pramuka di Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga, Senayan, Jakarta, Selasa (31/8) siang.
Menpora menilai, perlu ada perekat yang menyatukan antar anggota organisasi kepemudaan yang ada. Gerakan Pramuka dapat menjadi perekat tersebut. Menurutnya, dalam revitalisasi Gerakan Pramuka akan diupayakan setiap organisasi pemuda dapat membentuk organisasi kepramukaan yang berafiliasi langsung ke kwartir daerah setempat. Dengan demikian, setiap anggota organisasi pemuda dapat disatukan dalam Gerakan Pramuka. Namun, lanjutnya, Pramuka tidak akan menghilangkan keanggotaan dari organisasinya masing-masing.
"Tapi, Pramuka tidak boleh di bawah partai atau organisasi pemuda pada partai tertentu," tambahnya. Sebelumnya, Menpora berkali-kali menegaskan pentingnya merevitalisasi Gerakan Pramuka agar menjadi lebih populer. Gerakan Pramuka diharapkan dapat menciptakan kegiatan yang lebih inovatif agar lebih bisa dinikmati kaum muda, juga dengan tampilan yang lebih menarik. Sementara, untuk merevitalisasi Gerakan Pramuka dibutuhkan Undang-Undang. Saat ini UU Gerakan Pramuka masih dalam bentuk rancangan yang masih dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat.
Selain Sudradjat Rasid, ikut dalam pertemuan tersebut antara lain, Asisten Deputi Pengembangan Fasilitator Kepemimpinan Pemuda Zulkifli Akbar dan Asisten Deputi Pendidikan Kepemudaan pada Deputi Bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Erlangga Masdiana.(mal)
Bandung: Di tengah ramainya masalah pengalihan dana BOS dari pemerintah pusat ke daerah, Wakil Gubernur Jawa Barat selaku Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka membuat pernyataan yang mendukung adanya kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk pramuka. Ia juga mendukung upaya pemerintah yang akan memasukkan gerakan pramuka dalam kurikulum pelajaran.
"Saat ini masih ekstrakurikuler, tapi ke depannya mungkin bisa saja ada BOS pramuka dan pramuka masuk dalam kurikulum, namun itu bukan kebijakan kami," kata Wagub Jabar, Dede Yusuf, di Bandung."Tapi kita mendorong supaya BOS pramuka itu bisa digunakan untuk gerakan pramuka atau menggunakan iuran dari dan untuk anggota sendiri," katanya.
Dede menyatakan, anggaran untuk pramuka tahun 2011 akan ditambah hingga dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini, pramuka mendapat alokasi Rp 3 miliar. "Tahun depan akan ditambah mungkin dua kali lipat dari tahun sekarang," katanya.
Menurut dia, kebijakan untuk menambah anggaran pramuka sudah sesuai dengan instruksi presiden saat memperingati Hari Pramuka beberapa waktu lalu. "Presiden sudah menginstruksikan untuk membantu sungguh-sungguh pramuka karena pramuka merupakan bagian organisasi yang dapat hibah dari pemerintah," kata Dede.
Dia menambahkan, pihaknya juga mengimbau kabupaten/kota di Jabar untuk meningkatkan alokasi APBD masing-masing untuk pramuka sebagai wahana pendidikan dan pencerdasan generasi.
Menpora Andi Mallarangeng dan Menhuk dan HAM Patrialis Akbar mengikuti raker dengan Komisi X DPR-RI yang memabahas RUU Kepramukaan hari Senin (26/7) siang, di gedung DPR-RI. (foto:bagus/kemenpora.go.id) Jakarta: Rapat kerja pertama pandangan pemerintah dengan Komisi X DPR-RI di ruang rapat Komisi X yang membahas Rancangan Undang-undang Kepramukaan 1 hari Senin (26/7) siang berlangsung lancar. Seluruh anggota DPR Komisi X langsung setuju terhadap pandangan RUU Kepramukaan itu. Dalam rapat kerja ini pemerintah diwakili Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Pendidikan Nasional. Menpora Andi Mallarangeng dalam rapat kerja ini mengatakan, RUU Kepramukaan ini cukup tepat untuk membentuk karakter yang unggul bagi generasi muda bangsa. Makanya semua sepakat bahwa Gerakan Pramuka adalah salah satu wahana utama bagi pembentukan karakter yang unggul. Bahkan pembangunan karakter tidak hanya dilakukan dalam ruang kelas semata, melainkan juga harus dilakukan di luar ruang seperti kegiatan Pramuka, jelas Andi. "Gerakan Pramuka menawarkan kesempatan bagi kaum muda Indonesia untuk membentuk diri menjadi manusia Indonesia yang bertaqwa, beriman, sehat, cerdas, kuat, memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme, serta peduli dan mandiri. Jadi, Pramuka bisa menjadi tempat menempa ketrampilan dan pengetahuan untuk membina semangat kebersamaan," tambahnya. Yang menjadi persoalan sekarang, menurut Menpora, adalah bagaimana menjadikan Gerakan Pramuka sebagai pilihan utama bagi generasi muda dalam mengaktulisasikan dirinya di tengah banyaknya pilihan-pilihan yang lain, baik itu positif maupun negatif. "Karena itu solusi yang terbaik adalah menyukseskan Revitalisasi Gerakan Pramuka. Revitalisasi Gerakan Pramuka dimaksudkan untuk terselenggaranya pendidikan kepramukaan yang berkualitas, dan mewujudkan kaum muda dengan karakter yang kuat untuk menjasdi calon pemimpin bangsa," tambah Menpora. Rapat kerja yang dipimpin Hakam Naja dari Komisi X DPR ini juga dihadiri Menkumham Patrialis Akbar beserta jajaran stafnya. Mendiknas M. Nuh yang berhalangan hadir diwakili para stafnya, sedangkan Menpora Andi mallarangeng didampingi beberapa staf antara lain Sekertaris Kemenpora Wafid Muharam, Deputi I Sakhyan Asmara, Deputi III Sudrajat Rasyid dan Staf Ahli Bidang Strategi Pembangunan, Djohar Arifin Husain.(amr) (sumber: kemenegpora)
Pramuka-On Line, 29 July 2010. Undang-undang Kepramukaan diperlukan untuk merevitalisasi Gerakan Pramuka agar sesuai dengan minat anak muda zaman sekarang. Selain itu, modul-modul tentang pramuka sudah lama, sehingga perlu diperbarui. Dan RUU Pramuka tersebut, hingga kini tengah digodok di DPR. Demikian ditegaskan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng di Kantor Kemenpora, Jakarta, Senin (26/7) saat melepas sekitar 160 anggota Pramuka yang akan mengikuti Jambore Internasional di Amerika Serikat dan Korea Selatan seperti yang dilansir Antara.
Menpora mengatakan, melalui undang-undang, pramuka diharapkan betul-betul kembali direvitalisasi dan menjadi menarik kembali serta menjadi salah satu pilihan utama bagi para pemuda untuk mengaktualisasikan dirinya.
Selain itu, menurut Andi, ada persoalan di pramuka yang harus dibenahi, yaitu pada tingkat penguatan organisasi, tampilannya supaya lebih bagus dan lebih menarik bagi anak muda. Untuk itu diperlukan peran aktif dai semua pihak. "Kita juga mendorong satuan-satuan tugas dan gugus depan berbasis komunitas untuk aktif dalam kegiatan pramuka," katanya.
Untuk merevitalisasi gerakan pramuka itu, menurutnya, pemerintah akan melakukan beberapa langkah, di antaranya adalah mengadakan pelatihan bagi para pelatih kepramukaan. Di mana pelatih itu akan diterjunkan ke tiap gugus depan yang saat ini berjumlah 270 ribu di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan melepas anggota Pramuka ke Jambore Internasional di Amerika dan Korsel, Menpora berharap Pramuka yang mewakili Indonesia dapat memberikan kemampuan dan usaha terbaik. "Karena saya yakin, Pramuka Indonesia tidak kalah dengan Pramuka dan pandu-pandu dari negara lain. Selamat untuk yang pergi Jambore. Insya Allah Pramuka Indonesia semakin jaya dengan prinsip Satu Pramuka untuk Satu Merah Putih," ujarnya.
Andi menambahkan, karakter Pramuka Indonesia yang disiplin, ramah dan terampil serta kuat tetap dipertahankan. "Kita berharap Pramuka menjadi wahana atau pilihan utama orang muda Indonesia untuk mengaktualisasi dirinya. Bagaimana Pramuka Indonesia menjadi role model bagi orang-orang muda Indonesia," katanya.
Menurutnya, sejak tahun ini, Kemenpora telah memberikan dukungan untuk pengembangan Pramuka Indonesia. Dan dalam kegiatan kali ini, pihaknya juga membiayai keberangkatan 18 peserta Pramuka dalam ajang Jambore di Amerika Serikat dan Korea Selatan.
Namun demikian, menurut Andi, tantangan yang berat saat ini adalah bagaimana membuat Gugus Depan yang jumlahnya mencapai 275 ribu agar tetap berada di garis depan pembentukan generasi depan.
Untuk itu, menurutnya perbaikan Pramuka ke depan tidak sekadar memperbaiki sarana dan prasarana bagi Pramuka, akan tetapi yang paling penting adalah melakukan upaya revitalisasi Pramuka, yaitu bagaimana Gudep mempunyai aktivitas, modul-modul, membuat Pramuka menjadi diminati anak muda. "Bagaimana melibatkan orang tua dalam pramuka termasuk anak-anak muda berbasis komunitas untuk aktif di dalam Pramuka," jelas Menpora. (Sumber Berita: http://www.harian-global)
Pengunaan Tanda Umum/ Atribut pada Seragam Pramuka Penggalang Putra
Suatu hari orang tua peserta didik bertanya tentang cara pemasangan tanda atribut pada pakaian pramuka, karena putra-putrinya telah menginjak usia Penggalang dan akan membuatkan baju untuk mereka. Menjelaskan satu persatu tanda – tanda pada atribut di pakaian Pramuka, memang tidak efektif. Maka muncullah ide bikin gambarnya, seperti di bawah ini, tentu saja berdasarkan pada PP tentang tanda umum gerakan pramuka. Semoga bermanfaat.
( Tanda lokasi/ wilayah, satuan dan badge daerah sekedar contoh, diambil dalam satu wilayah ).
Penggunaan Tanda Umum/ Atribut pada Seragam Pramuka Penggalang Putri
Suatu hari orang tua peserta didik bertanya tentang cara pemasangan tanda atribut pada pakaian pramuka, karena putra-putrinya telah menginjak usia Penggalang dan akan membuatkan baju untuk mereka. Menjelaskan satu persatu tanda – tanda pada atribut di pakaian Pramuka, memang tidak efektif. Maka muncullah ide bikin gambarnya, seperti di bawah ini, tentu saja berdasarkan pada PP tentang tanda umum gerakan pramuka. Semoga bermanfaat.
( Tanda lokasi/ wilayah, satuan dan badge daerah sekedar contoh, diambil dalam satu wilayah ).
Penggunaan Tanda Umum/ Atribut pada Seragam Pramuka Siaga Putra
Suatu hari orang tua peserta didik bertanya tentang cara pemasangan tanda atribut pada pakaian pramuka, karena putra-putrinya telah menginjak usia siaga dan akan membuatkan baju untuk mereka. Menjelaskan satu persatu tanda – tanda pada atribut di pakain Pramuka, memang tidak efektif. Maka muncullah ide bikin gambarnya, seperti di bawah ini, tentu saja berdasarkan pada PP tentang tanda umum gerakan pramuka. Semoga bermanfaat.
( Tanda lokasi/ wilayah, satuan dan badge daerah sekedar contoh, diambil dalam satu wilayah ).
Penggunaan Tanda Umum/ Atribut pada Seragam Pramuka Siaga Putri
Suatu hari orang tua peserta didik bertanya tentang cara pemasangan tanda atribut pada pakaian pramuka, karena putra-putrinya telah menginjak usia siaga dan akan membuatkan baju untuk mereka. Menjelaskan satu persatu tanda – tanda pada atribut di pakain Pramuka, memang tidak efektif. Maka muncullah ide bikin gambarnya, seperti di bawah ini, tentu saja berdasarkan pada PP tentang tanda umum gerakan pramuka. Semoga bermanfaat.
( Tanda lokasi/ wilayah, satuan dan Lencana/ badge daerah sekedar contoh, diambil dalam satu wilayah )
Tanda Penghargaan Bagi Anggota Dewasa
Tanda Penghargaan bagiPeserta Didik
- Tiska ( Tanda Ikut Serta Kegiatan ) - Tigor ( Tanda Ikut Serta Gotong Royong )
Tanda Jabatan Pemimpin bagi Peserta Didik
Tanda Pemimpin Barung (Utama) dan Wakilnya :
a. Tanda Pemimpin Barung Utama, Pemimpin Barung dan Wakilnya dibuat dari kain, berbentuk “Janur” (daun kelapa) berwarna hijau, tiap janur berukuran panjang 5 cm lebar 0,7 cm dan jarak tiap janur 0,5 cm.
b. Pemimpin Barung Utama memakai tiga helai janur hijau.
c. Pemimpin Barung memakai dua helai janur hijau.
d. Wakil Pemimpin Barung memakai satu helai janur hijau.
Tanda Pemimpin Regu (Utama) dan Wakilnya :
a. Tanda Pemimpin Regu Utama (Pratama) Pemimpin Regu dan Wakilnya sama dengan di atas, dengan janur berwarna Merah
b. Pemimpin Utama (Pratama) memakai tiga helai janur merah
Pemimpin Regu memakai dua helai janur merah.
Wakil Pemimpin Regu memakai satu helai janur merah.
Tanda Pemimpin Sangga (Utama) dan Wakilnya :
a.Tanda Pemimpin Sangga Utama, Pemimpin Sangga dan Wakilnya sama dengan di atas, dengan janur berwarna kuning.
b. Pemimpin Sangga Utama memakai tiga helai janur kuning.
Pemimpin Sangga memakai dua helai janur kuning.
Wakil Pemimpin Sangga memakai satu helai janur kuning.
Tanda Pemimpin Satuan Pandega (bila diperlukan) :
a. Bahan, bentuk dan ukuran sama di atas, dengan janur berwarna coklat tua.
b. Koordinator Pemimpin Satuan memakai tiga helai janur coklat tua.
Pemimpin Satuan memakai dua helai janur coklat tua.
Wakil Pemimpin Satuan memakai satu helai janur coklat tua.
Penataan Tanda umum di bagian lengan
Penggunaan Tanda umum pada pakaian seragam pada lengan kanan dan kiri perlu ditata dengan rapi, ini memiliki image yang baik bagi pemakainya.
07.54
Blog Ayah
