detikNews : Pramuka Indonesia Kurang Dana

detikNews : Pramuka Indonesia Kurang Dana: "Rabu, 15/09/2010 16:07 WIB
Pramuka Indonesia Kurang Dana
Nurvita Indarini - detikNews

Jakarta - Salah satu kesulitan berkembangnya Pramuka di Indonesia adalah minimnya dana. Sebab iuran anggota yang menjadi salah satu penopang finansial kegiatan Pramuka tidak lancar.

Menurut Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Prof Dr dr Azrul Azwar, banyak negara yang kegiatan Pramukanya lebih aktif. Sebut saja Jepang dan Amerika Serikat. Hal itu pantas dimaklumi karena dana untuk kegiatannya kuat.

'Kuat dananya karena iurannya jalan. Kalau kita nggak jalan. Di negara lain juga punya dukungan dari perusahan. Ada sumbangan, banyak yang bantu,' ujar Azrul kepada detikcom, Rabu (15/9/2010).

Sedangkan di AS, lanjut dia, orangtua dan masyarakat sekitar juga turut membantu membiayai kegiatan kepanduan yang awalnya diprakarsai oleh Baden-Powell ini. Masyarakat secara sukarela turut menyumbang dana karena menyadari manfaat dari kegiatan tersebut pada anak-anak mereka.

Kini, Pramuka di Indonesia mengandalkan bantuan pemerintah yang besarnya sekitar Rp 46 miliar untuk mendukung kegiatan hingga daerah. Hampir Rp 20 miliar dari uang tersebut digunakan untuk membiayai Jambore Nasional.

'Belum lagi kalau ada kegiatan lain. Karena itu kita manfaatkan aset yang kita punya. Misalnya kita sewakan fasilitas pendidikan pelatihan yang kita punya di Cibubur. Ada yang sewa untuk pelatihan security, sopir, dan lainnya,' terang pria yang pernah mengetuai Ikatan Alumni UI selama dua periode ini.

Untuk dana, Pramuka umumnya memang bergantung pada iuran anggota, bantuan pemerintah, sumbangan masyarakat, usaha dana, unit usaha yang dimiliki, dan sumber lain yang tidak bertentangan.

Nasib Pramuka mencuat setelah Komisi X DPR membuat Panja RUU Pramuka. Panja ini studi banding ke Jepang dan Korsel yang organisasi kepanduannya berhasil dan ke Afsel, yang kepanduannya tidak berkembang. Hasil studi banding ini digunakan untuk penyusunan RUU Pramuka.

(vit/nrl)

- Sent using Google Toolbar"

Read more »

Pramuka Indonesia Terpinggirkan karena Dianggap Produk Orba

Rabu, 15/09/2010 15:00 WIB

Nurvita Indarini - detikNews

Jakarta - Meskipun banyak dilirik negara lain sebagai contoh, namun sulit ditolak popularitas Pramuka di Indonesia terus merosot. Hal ini karena Pramuka dianggap produk peninggalan Orba.

Saat reformasi digulirkan, Pramuka di Indonesia seakan redup. Pramuka seolah dipinggirkan dengan berdirinya pandu-pandu baru yang berbasis kelompok tertentu. Maklum, masih ada yang berpandangan Pramuka adalah peninggalan Orde Baru.

"Pramuka menjadi dipinggirkan seperti Posyandu. Ada upaya mendirikan pandu baru, karena Pramuka dianggap produk Orde Baru," kata Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Prof Dr dr Azrul Azwar kepada detikcom, Rabu (15/9/2010).

Meskipun jumlah anggota Pramuka di Indonesia besar yakni 17 juta orang, namun Azrul mengakui adanya kemunduran kegiatan bila dibandingkan saat masa Orde Baru. Setelah disadari akibat Pramuka tidak jalan jadi banyak anak-anak yang tawuran, berkelahi, terkena narkoba, dan sebagainya barulah Presiden SBY merevitalisasinya pada 2006.

"Kita memperbaiki kurikulum, metode pendidikan Pramuka, materi, juga membenahi gugus depan," imbuh Azrul.

Ditambahkan dia, metode pendidikan Pramuka adalah dengan memanfaatkan alam terbuka, bukan pendidikan seperti kuliah. Bentuknya adalah dengan menggunakan macam-macam permainan seperti morse, tali temali, dan mencari jejak.

"Kita juga sudah mulai mengembangkan pelatihan kepada Pramuka yang memberikan manfaat untuk pekerjaan, misalnya pelatihan komputer," lanjut mantan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia ini.

Pramuka Indonesia adalah Pramuka yang besar. Sebab anggotanya mencapai jumlah 17 juta. Sekitar 1,5 juta di antaranya adalah orang dewasa yang bertindak sebagai pembina.

Nasib Pramuka mencuat setelah Komisi X DPR membuat Panja RUU Pramuka. Panja ini studi banding ke Jepang dan Korsel yang organisasi kepanduannya berhasil dan ke Afsel, yang kepanduannya tidak berkembang. Hasil studi banding ini digunakan untuk penyusunan RUU Pramuka.

(vit/nrl)

Read more »

Kwarnas Pramuka: Kami Tak Bisa Komentar Apakah Afsel Lebih Baik

Selasa, 14/09/2010 16:29 WIB

Ayu Fitriana - detikNews
Jakarta - Rencana Komisi X DPR yang akan melakukan studi banding Pramuka ke sejumlah negara mendapat banyak kritikan. Namun, Kwartir Nasional Pramuka menilai studi banding itu sah saja dilakukan.

"Saya rasa itu sah-sah saja. Karena saya dengar kunjungan itu merupakan salah satu mekanisme kerja DPR. Jadi itu hak mereka untuk menggunakan mekanisme dalam pembuatan RUU tersebut," kata Ketua Kwartir Nasional Pramuka Azrul Azwar saat dihubungi detikcom, Selasa (14/9/2010).

Namun Azrul enggan berkomentar mengenai pemilihan negara-negara yang menjadi negara tujuan studi banding itu. " Kalau masalah Afsel dan negara-negara pilihan lain, saya tidak bisa komentar apa itu lebih baik atau tidak. Mereka pasti lebih tahu apa yang mereka butuhkan," katanya.

Azrul menyatakan, UU pramuka merupakan sesuatu yang penting. Hal ini disebabkan dari 150 negara anggota World Organization of the Scout Movement hanya beberapa negara, termasuk Indonesia, yang belum punya UU itu.

"Ya mungkin mereka butuh informasi dari luar untuk membahas RUU ini. Tidak masalah toh tidak semuanya dari mereka punya pengalaman di Pramuka. Sebab itulah mereka butuh informasi untuk pembuatan RUU Pramuka," katanya.
(nal/ndr)

Read more »

detikNews : Panja Pramuka DPR Studi Banding ke Jepang, Korsel & Afsel

detikNews : Panja Pramuka DPR Studi Banding ke Jepang, Korsel & Afsel: "Senin, 13/09/2010 03:13 WIB
Panja Pramuka DPR Studi Banding ke Jepang, Korsel & Afsel
Ramadhian Fadillah - detikNews
Jakarta - Panitia Kerja (Panja) Pramuka Komisi X DPR akan melakukan studi banding ke Jepang, Korea Selatan dan Afrika Selatan. Mereka akan berangkat Selasa (14/9/2010).

'Panja dibagi dua. Ada yang ke Jepang dan Korea Selatan sedangkan satu lagi ke Afrika Selatan,' ujar Wakil Ketua Komisi X, Rully Chairul Azwar saat dihubungi detikcom, Minggu (12/9/2010).

Rully menjelaskan dirinya ikut ke Afrika Selatan. Sementara ketua Panja M Hakam Naja akan memimpin rombongan ke Jepang dan Korea.

'Di sana itu sampai hari Sabtu (18/9/2010), hari Minggu sampai di Jakarta,' terang politisi Golkar ini.

Rully menambahkan pemilihan negara itu dilihat dari perkembangan Kepramukaan di masing-masing negara. Menurutnya Jepang dan Korea dipilih mewakili negara yang Pramukanya maju. Sedangkan Afsel dipilih karena kegiatan Pramuka di negara itu tidak berkembang.

'Nanti kita akan mengunjungi komite yang mengurusi masalah kepemudaan di sana. Kita lihat juga beberapa kegiatan dan fasilitas pramuka di sana,' jelas Rully.

Rully berharap kegiatan studi banding ini membawa banyak masukan bagi Panja Pramuka untuk menyelesaikan undang-undang yang dijadwalkan selesai akhir Oktober ini. Tujuannya tentu untuk membuat organisasi pramuka bisa menyesuaikan diri dengan zaman.

'Jangan sampai isinya orang-orang tua semua,' tutupnya.

(rdf/rdf)

- Sent using Google Toolbar"

Read more »

RUU Gerakan Pramuka Capai Titik Temu

Kamis, 2 September 2010, 05:05 WIB
RUU Gerakan Pramuka Capai Titik Temu

Tim Panja DPR-RI membahas RUU Gerakan Pramuka dengan Kemenpora, di Hotel Century, Jakarta, Rabu (1/9) malam. (foto: bagus/kemenpora.go.idd)

Tim Panja DPR-RI membahas RUU Gerakan Pramuka dengan Kemenpora, di Hotel Century, Jakarta, Rabu (1/9) malam. (foto: bagus/kemenpora.go.idd)
Jakarta: Pemerintah dan DPR mulai satu kata dalam merumuskan Rancangan Undang-undang (RUU) Gerakan Pramuka. Kesepahaman ini diperoleh dalam rapat antara Tim Panitia Kerja RUU Gerakan Pramuka DPR dan Kementerian Pemuda dan Olahraga di Hotel Century, Jakarta, Rabu (1/9) malam.

Setelah sebelumnya melalui proses pembahasan yang alot dan panjang, akhirnya pemerintah dan DPR menemukan kata sepakat terhadap bagaimana kelembagaan Gerakan Pramuka diatur dalam UU. Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng sangat bersyukur atas kesepahaman tersebut yang membuat pembahasan RUU Gerakan Pramuka menemukan titik terang. "Alhamdulillah, setelah melalui pembicaraan yang intensif, tampaknya titik temu sudah tercapai mengenai bentuk kelembagaan Gerakan Pramuka," ujar Menpora usai rapat dengan Tim Panja RUU Gerakan Pramuka di Hotel Century, Kamis (2/9) dini hari.

Menpora menjelaskan, bentuk kelembagaan Gerakan Pramuka nantinya tetap mengacu dalam konteks satu Pramuka untuk satu Indonesia. Namun, Gerakan Pramuka juga harus mengakomodasi kemajemukan yang ada di kalangan pemuda di masyarakat. Untuk itu, pemerintah dan DPR sepakat harus diatur bagaimana kemajemukan tersebut dapat ditampung dalam Pramuka.

"Titik temu yang disepakati antara lain, pada tingkat gugus depan bisa dibentuk gugus depan berdasarkan basis komunitas, selain berbasis sekolah. Satuan komunitas ini dapat dibentuk dalam tingkatan struktur, tetapi di dalam keluarga besar Pramuka itu sendiri," katanya. Gudep komunitas ini setara dengan satuan karya yang selama ini sudah ada. Gudep komunitas juga dapat membuat satuan komunitas sampai tingkat nasional dan dapat membuat kegiatannya sendiri dengan tetap berada dalam satu wadah Gerakan Pramuka.
Kesepakatan terjadi setelah semua perwakilan fraksi Tim Panja RUU Gerakan Pramuka DPR yang dipimpin Abdul Hakam Naja dan Rully Chairul Azwar menyetujui usulan konsep kelembagaan gerakan pramuka tersebut. Selanjutnya tim akan membawa hasil rapat ke dalam rapat kerja berikutnya.

Rapat Panja RUU Gerakan Pramuka antara pemerintah dan DPR itu berangsung sejak Rabu malam dan berakhir Kamis sekitar pukul 01.00 WIB dini hari tadi. Menpora didampingi oleh Sekretaris Kemenpora Wafid Muharram, Deputi Bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Sudradjat Rasid dan sejumlah jajaran Kemenpora lainnya.(mal)

Read more »

Pelatih Pramuka Harus Distandarisasi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan pentingnya pembaruan sistem kepramukaan di Indonesia sekarang ini. Yaitu, sistem kepramukaan yang harus menarik dan menyenangkan. Akan tetapi, juga harus menantang dalam arti sehat, terarah dan teratur. Sebab, sasarannya adalah pembentukan watak dan budi pekerti luhur.

Sistem kepramukaan juga harus meningkatkan standar kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik melalui berbagai kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan oleh gugus depan.

"Oleh sebab itu, saya berharap aspek ketenagaan, yaitu para pembina, instruktur dan pelatih dapat distandarisasi melalui sertifikasi, registrasi dan lisensi," ungkap Presiden Yudhoyono, saat memberi sambutan di acara ulang tahun ke-49 Gerakan Praja Muda Karana (Pramuka) di Lapangan Gajahmada, Kompleks Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Sabtu (14/8).

Dalam acara itu, hadir Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan sejumlah menteri lainnya, Gubernur DKI Fazui Bowo dan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Asrul Aswar.

Menurut Presiden, upaya standarisasi pembina, instruktur dan pelatih Pramuka, semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan peran penting gerakan Pramuka dalam membina tunas-tunas harapan bangsa.

Gerakan Pramuka sesungguhnya memiliki perana penting, dalam mencetak generasi muda yang unggul dan berkarakter. Peran itu antara lain, selain mencetak generasi muda sebagai generasi pembangunan, juga menjadi salah satu instrumen penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan praktis, tambah Presiden.

Dikatakan Kepala Negara, yang juga Ketua Majelis Pembimbing Nasional Pramuka itu, Pramuka juga harus menjadi ajang berkarya bagi generasi muda yang kreatif, berkepribadian, tangguh dan berbudi luhur serta berdisiplin. Pramuka menjadi sarana pembelajaran bagi persaudaraan, pertemanan, dan kerukunan bagi sesama warga bangsa.

Untuk mencapai hal itu, para pimpin gerakan Pramuka di semua lapisan, patut mendengarkan kritik masyara at agar geraskan Pramukan dapat bisa lebih maju lagi. "Lakukan inovasi dan pembaruan, agar metodologi dan kegiatan kepramukaan semakin tepat dan sesuai dengan perkembangan zaman," lanjut Presiden.

Sejak didirikan 14 Agustus 1961, kata Presiden gerakan pramuka selalu relevan dengan perkembangan zaman dan menjadi wadah tempat mendidik, membina dan mengembangkan karakter dan jati diri bangsa kita yang unggul dan mulia. (sumber Kompas.com)

Read more »

Pramuka Mampu Satukan Semua Komponen Pemuda

Selasa, 31 Agustus 2010, 13:58 WIB

Jakarta: Bermunculannya organisasi pemuda perlu dibarengi dengan adanya organisasi yang dapat menyatukan para anggota organisasi pemuda tersebut. Gerakan Pramuka dinilai dapat menjadi perekat untuk menyatukan semua komponen pemuda dari berbagai organisasi pemuda, komunitas, sekolah dan lainnya.

Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng menilai, saat ini sudah banyak bermunculan organisasi pemuda maupun remaja dengan berbagai macam basis. Hal tersebut akibat perkembangan proses demokrasi di Indonesia yang memudahkan setiap kelompok membentuk organisasi ataupun partai.

"Cukup banyak organisasi pemuda baik yang berkaitan dengan partai politik maupun tidak. Yang dibutuhkan saat ini adalah organisasi pemuda yang menyatukan semua komponen pemuda," ujarnya saat menerima laporan Deputi Bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Sudradjat Rasid mengenai pembahasan Rancangan Undang Undang Gerakan Pramuka di Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga, Senayan, Jakarta, Selasa (31/8) siang.

Menpora menilai, perlu ada perekat yang menyatukan antar anggota organisasi kepemudaan yang ada. Gerakan Pramuka dapat menjadi perekat tersebut. Menurutnya, dalam revitalisasi Gerakan Pramuka akan diupayakan setiap organisasi pemuda dapat membentuk organisasi kepramukaan yang berafiliasi langsung ke kwartir daerah setempat. Dengan demikian, setiap anggota organisasi pemuda dapat disatukan dalam Gerakan Pramuka. Namun, lanjutnya, Pramuka tidak akan menghilangkan keanggotaan dari organisasinya masing-masing.

"Tapi, Pramuka tidak boleh di bawah partai atau organisasi pemuda pada partai tertentu," tambahnya. Sebelumnya, Menpora berkali-kali menegaskan pentingnya merevitalisasi Gerakan Pramuka agar menjadi lebih populer. Gerakan Pramuka diharapkan dapat menciptakan kegiatan yang lebih inovatif agar lebih bisa dinikmati kaum muda, juga dengan tampilan yang lebih menarik. Sementara, untuk merevitalisasi Gerakan Pramuka dibutuhkan Undang-Undang. Saat ini UU Gerakan Pramuka masih dalam bentuk rancangan yang masih dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain Sudradjat Rasid, ikut dalam pertemuan tersebut antara lain, Asisten Deputi Pengembangan Fasilitator Kepemimpinan Pemuda Zulkifli Akbar dan Asisten Deputi Pendidikan Kepemudaan pada Deputi Bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Erlangga Masdiana.(mal)

Read more »